Pungutan Liar di Dunia Pendidikan ; Ancaman Bagi Karakter dan Masa Depan Bangsa

KmpMedia.News | ArtaSariMediaGroup ~ Dunia pendidikan seharusnya menjadi ruang suci dan aman bagi setiap anak untuk tumbuh, berkembang, dan mengukir masa depan yang cemerlang. Di sana, karakter dibentuk, ilmu pengetahuan ditanamkan, dan harapan masa depan digantungkan.

Namun, ironisnya, dunia pendidikan yang seharusnya menjadi tempat yang bersih dan penuh nilai-nilai moral kini tercoreng oleh fenomena yang tak seharusnya terjadi—praktik pungutan liar (pungli) yang kian marak, khususnya di sekolah negeri.

Fenomena pungli di sekolah negeri bukanlah hal baru. Bahkan, praktik ini sudah menjadi keluhan berulang dari para orang tua siswa yang merasa terbebani dengan biaya-biaya tak masuk akal.

Padahal, sekolah-sekolah tersebut sudah mendapatkan alokasi dana dari pemerintah melalui berbagai program, termasuk Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang seharusnya sudah cukup untuk mendanai kegiatan operasional dan kebutuhan siswa.

Namun kenyataan yang terjadi justru jauh berbeda. Di lapangan, pungutan liar sering kali dibungkus dalam istilah-istilah yang terdengar resmi dan normatif, seperti “sumbangan sukarela”, “iuran komite”,”iuran paguyuban”,”uang kas kelas”, atau “biaya kegiatan”,”dan atau dengan nama lainnya.

Di balik istilah yang terdengar lembut itu, terkadang tersembunyi praktik pungli yang bersifat memaksa, tidak transparan, dan merugikan banyak pihak, terutama orang tua yang tidak mampu.

Modus Pungli di Sekolah: Lebih Beragam dan Memprihatinkan

Praktik pungli di sekolah-sekolah negeri memiliki berbagai modus yang sangat merugikan. Beberapa bentuk pungutan liar yang mungkin pernah kita dengar, antara lain:

1. Uang Pendaftaran atau Uang Bangku
   Pungutan ini sering kali dilakukan pada saat pendaftaran siswa baru, bahkan di sekolah negeri yang semestinya tidak memungut biaya pendaftaran. Padahal, sesuai dengan aturan yang berlaku, biaya pendidikan di sekolah negeri seharusnya gratis dan hanya boleh dibebani dengan biaya-biaya tertentu yang bersifat sukarela.
2. Pembelian Seragam Sekolah yang Wajib di Koperasi Sekolah
   Banyak sekolah negeri yang mewajibkan para siswa untuk membeli seragam sekolah hanya di koperasi sekolah dengan harga yang terbilang tinggi. Keputusan ini sering kali dipaksakan tanpa memberikan opsi alternatif kepada orang tua siswa untuk membeli seragam dari luar dengan harga yang lebih terjangkau.
3. Sumbangan Komite dan/atau Paguyuban yang Dianggap Wajib
   Komite sekolah, yang seharusnya berfungsi sebagai wadah bagi orang tua siswa untuk memberikan sumbangan sukarela demi kemajuan sekolah, sering kali dipaksa untuk mengumpulkan sumbangan dalam jumlah tertentu dari orang tua siswa. Hal ini sangat merugikan, terutama bagi orang tua yang berada dalam kondisi ekonomi yang tidak mampu. Sumbangan yang seharusnya bersifat sukarela menjadi terbebani dan sering kali menjadi sumber ketidakadilan.
4. Biaya Kegiatan Sekolah yang Merata
   Kegiatan sekolah seperti studi tour, perpisahan, lomba, pramuka, dan berbagai kegiatan ekstrakurikuler lainnya sering kali dibebankan kepada seluruh siswa meskipun tidak semua siswa mengikuti kegiatan tersebut. Orang tua siswa yang tidak mampu harus tetap membayar biaya-biaya tersebut meskipun anaknya tidak terlibat dalam kegiatan yang dimaksud.
5. Pembelian Lembar Kerja Siswa (LKS) dan Buku yang Dipaksakan
   Siswa sering kali diwajibkan untuk membeli Lembar Kerja Siswa (LKS) dan buku-buku tertentu dari pihak sekolah, tanpa diberikan opsi untuk membeli buku dari luar dengan harga yang lebih murah. Pembelian ini menjadi beban tambahan bagi orang tua, apalagi jika buku-buku tersebut harganya terbilang tinggi.
6. Uang Pembangunan dan Renovasi Gedung Sekolah
   Uang pembangunan atau renovasi gedung sekolah adalah pungutan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun, beberapa sekolah justru membebankan biaya tersebut kepada orang tua siswa, dengan alasan untuk memperbaiki fasilitas sekolah yang rusak atau untuk mempercantik tampilan sekolah.
7. Biaya Pengambilan Ijazah
   Tak jarang, sekolah memungut biaya pengambilan ijazah yang tinggi, bahkan ada yang menahan ijazah siswa jika mereka belum membayar biaya-biaya tertentu. Padahal, ijazah merupakan hak siswa yang sudah menyelesaikan pendidikan mereka.

Aturan yang Dilanggar: Pungli Dilarang di Sekolah Negeri

Berdasarkan aturan yang berlaku, praktik pungli di sekolah negeri sangat jelas dilarang. Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah menegaskan bahwa setiap pungutan yang dilakukan oleh pihak sekolah hanya boleh berupa sumbangan sukarela dan bukan iuran wajib.

Pemerintah melalui Dana BOS juga sudah mengalokasikan dana untuk mendanai berbagai kegiatan operasional sekolah, sehingga tidak ada alasan bagi pihak sekolah untuk melakukan pungutan liar yang membebani orang tua siswa.

Namun, kenyataannya banyak sekolah yang tetap melakukan pungutan liar dengan berbagai alasan yang tidak jelas. Padahal, selain melanggar aturan, pungutan tersebut menciptakan ketidakadilan bagi orang tua yang berada dalam kondisi ekonomi sulit.

Dampak Buruk Pungli terhadap Karakter dan Masa Depan Bangsa

Praktik pungli yang terus terjadi di sekolah-sekolah negeri sangat berbahaya, tidak hanya bagi ekonomi keluarga siswa, tetapi juga bagi pembentukan karakter bangsa.

Anak-anak yang seharusnya mendapatkan pendidikan tentang kejujuran, integritas, dan keadilan, justru menyaksikan orang dewasa melakukan manipulasi dan pembiaran terhadap pungutan yang tidak sah. Hal ini bisa menjadi pintu masuk bagi berkembangnya budaya korupsi sejak dini.

Pakar pendidikan dan pegiat anti-korupsi menilai bahwa praktek pungli di sekolah merupakan bentuk pembiaran terhadap ketidakadilan dan kesewenang-wenangan.

Salah seorang pemerhati pendidikan yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, “Anak-anak melihat orang dewasa melakukan manipulasi dan pembiaran terhadap pungutan tak sah.

Ini sangat berbahaya bagi masa depan integritas bangsa. Jika kita tidak segera menghentikan praktik ini, kita sedang mengajarkan generasi muda untuk tidak peduli dengan kebenaran dan keadilan.”

Selain itu, pungli juga memperburuk kualitas pendidikan, karena dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan fasilitas dan kualitas pembelajaran, justru digunakan untuk membiayai pungutan yang tidak seharusnya ada.

Alhasil, kualitas pendidikan menjadi terabaikan dan peluang siswa untuk mendapatkan pendidikan yang layak menjadi semakin sempit.

Masyarakat Harus Berani Melapor dan Menghentikan Praktik Pungli

Masyarakat tidak boleh diam dan membiarkan praktik pungli ini terus terjadi. Laporan terhadap praktik pungli di sekolah-sekolah dapat dilakukan melalui saluran pengaduan resmi yang telah disediakan, seperti Inspektorat Daerah, Ombudsman, ataupun Unit Saber Pungli di masing-masing kabupaten/kota.

Pemerintah juga sudah menyediakan berbagai platform untuk memudahkan masyarakat dalam melaporkan praktik pungli ini.

Namun, untuk menghentikan praktik pungli secara efektif, dibutuhkan keberanian kolektif dari semua pihak—baik masyarakat, orang tua siswa, guru, maupun pihak berwenang.

Jika tidak ada yang berani melapor dan menuntut keadilan, maka praktik pungli ini akan terus berlanjut dan merugikan banyak orang.

Sekolah Harus Kembali Menjadi Ruang yang Bersih, Jujur, dan Adil

Sekolah seharusnya menjadi tempat yang bersih, jujur, dan adil bagi semua anak bangsa. Di sana, setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan berkualitas tanpa terbebani oleh biaya-biaya yang tidak wajar.

Untuk itu, sudah saatnya seluruh pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan, mulai dari pemerintah, pihak sekolah, hingga masyarakat, bersatu untuk menghapuskan praktik pungli ini dan menjadikan sekolah sebagai tempat yang benar-benar layak bagi setiap anak untuk belajar dan berkembang.

Dengan tekad yang kuat dan upaya bersama, kita bisa mewujudkan dunia pendidikan yang lebih baik dan lebih adil bagi semua anak bangsa.

Jangan biarkan pungli merusak masa depan pendidikan kita. Sekolah harus kembali menjadi tempat yang mendidik, memberdayakan, dan membentuk karakter bangsa yang jujur dan berintegritas. | KmpMedia>News | */Redaksi | *** |